Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara di Era New Normal

Authors

Ahmad Budiman, Sekretariat Jendral DPR RI; Aryojati Ardipandanto, Sekretariat Jenderal DPR RI ; Aulia Fitri, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI; Siti Chaerani Dewanti, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI; Widiastuti Widiastuti
DOI: https://doi.org/10.55216/publica.9

Synopsis

Secara umum buku tentang Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara di Era New Normal ini telah disusun dengan lengkap, runut dan integratif. Konsep dasar, kajian faktual, pemetaan masalah hingga paradigma dan tawaran solusi disajikan secara tajam.  

Pembangunan MEF TNI sebagai bagian dari kebijakan dan strategi pertahanan negara berada pada situasi yang dinamis, sesuai dengan perubahan-perubahan lingkungan strategis, hakikat dan bentuk ancaman. Perubahan itu juga disebabkan oleh dinamika kepentingan dan prioritas keamanan nasional, ketersediaan sumber daya serta kemampuan pembiayaan negara. Faktor dinamis tersebut menyebabkan pertahanan negara senantiasa memerlukan sebuah proses evaluasi strategis yang dilakukan secara menyeluruh.

Pembangunan pertahanan negara menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Meskipun demikian, sasaran pembangunan pertahanan negara jangka menengah yaitu mencapai kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (minimum essential force) belum sepenuhnya dapat diwujudkan.  

Kondisi alutsista TNI yang saat ini rata-rata usia pakainya sudah tua (25 s.d 40 tahun) berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Masih kurang memadainya jumlah alutsista TNI, sarana dan prasarana pertahanan berpengaruh cukup signifikan terhadap penggelaran kekuatan TNI dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman, seperti permasalahan perbatasan dan pulau-pulau terdepan, termasuk dalam mengatasi permasalahan maritim dan dirgantara. Telaahan secara spesifik dikupas dalam masing-masing bagian dari buku ini, terutama dalam kaitannya dengan adaptasi kebijakan di era pandemi sekarang ini. 

Pada bagian pertama dibahas tentang dasar kebijakan politik dalam membangun Minimum Essential Force (MEF). Pada bagian ini dijelaskan definisi ruang lingkup dan dasar kebijakan publik/politik dalam mengupayakan pencapaian MEF. Pada bagian akhir juga di rincikan hal-hal yang harus diperbaiki. Hal utama yang menjadi perhatian dari tulisan di bagian ini yaitu sering terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dengan eksekusi kebijakan politik dalam membangun Minimum Essential Force (MEF). Ketidaksinkronan ini diakibatkan oleh 2 hal; pertama, kurangnya komitmen yang kuat di antara KKIP untuk menuntaskan proyek pengadaan alat peralatan pertahanan yang telah diputuskan menjadi rencana strategis nasional pengadaan alat peralatan pertahanan. Kedua, masih belum dilibatkannya pihak industri pertahanan dan kampus dalam penyusunan rencana strategis nasional tersebut. 

Pada bagian kedua, dikupas tuntas pemberdayaan industri pertahanan nasional dalam mewujudkan MEF. Pada bagian kedua ini disajikan data-data yang detail tentang kondisi eksisting, target MEF yang diharapkan dan persentase capaian saat ini. Data eksisting diperoleh dari data primer dari berbagai sumber yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program MEF. Kontribusi Industri pertahanan terhadap pemenuhan MEF juga dibahas secara detail dari berbagai industri pertahanan sebagai pelaku utama. Pembangunan industri pertahanan selama ini, memerlukan upaya dan komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri pertahanan nasional dalam rangka mewujudkan agenda kemandirian pertahanan. Namun dinamika lingkungan strategis yang kompleks tentu perlu dipertimbangkan agar agenda pengembangan industri pertananan nasional dapat berjalan secara berkesinambungan. Kehadiran pandemi Covid-19 ini sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap agenda ini, sehingga pemerintah perlu membaca dinamika ini secara lebih jeli agar implikasi negatif terhadap perkembangan industri pertahanan dapat diminimalisir.

Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional. Dalam pendekatan dunia digital, maka pada bagian ketiga dibahas tentang bagaimana MEF TNI dalam mengakomodasi ancaman siber. Juga didetailkan kapabilitas industri pertahanan dalam menangkal ancaman siber. Penulis menilai, Pemerintah perlu merevisi kembali postur MEF yang akan datang dengan memasukkan muatan pembangunan kekuatan pertahanan siber dalam postur MEF. Hal tersebut tidak dapat ditunda lagi dan pembangunan kekuatan siber dapat dilakukan beriringan dengan pembangunan kekuatan alutsista.

Bagain akhir buku ini yaitu bagian keempat, dibahas penyelengaraan komunikasi publik dalam mendukung MEF di era new normal. Pada bagian ini dibahas hakikat komunikasi publik, hakikat pertahanan negara dan bagaimana penyelenggaraan komunikasi publik. Praktik komunikasi publik perlu dilakukan dalam rangka mendorong beberapa produk unggulan inhan, agar dapat meningkatkan pemasaran dan penggunaannya oleh user terkait. Penyelenggaraan komunikasi publik, bisa memastikan pola riset inhan pada utamanya bermula dari adanya permintaan dari usernya. Penyelenggaraan komunikasi publik dalam mendukung MEF di era new normal, menjadi semakin efektif bila media benar benar dipergunakan secara maksimal dan konstruktif dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Setelah pembaca menyelesaikan proses pembacaan buku ini maka akan diperoleh pemahaman integratif tentang signifikansi dan posisi MEF, bagaimana cara mewujudkan target, tantangan dan peluangannya sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Author Biographies

Ahmad Budiman, Sekretariat Jendral DPR RI

bidang komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta tahun 1993 dan Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (2004). Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IV/b untuk bidang kepakaran komunikasi politik. Menjadi tim asistensi untuk pembahasan RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen Negara, RUU Penyiaran, RUU Hukum Disiplin Militer dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia. Tulisan yang telah di bukukan di antaranya berjudul: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik”, “Aspirasi Masyarakat dan Respons DPR RI”, “Kesiapan Lembaga Penyiaran dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Penyiaran” dan “Prospek Radio Televisi Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Multipleksing.” Tulisan dalam bagian dari buku di antaranya “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan”, “Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI”, “Tata Kelola Keterbukaan Informasi di Era Pemerintahan Elektronik”, dan “Urgensi Sistem Keamanan Telekomunikasi Bagi Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi Pemerintah Daerah”, “Strategi Komunikasi Politik pada Pilkada Secara Langsung”, “Evaluasi Pemilu Serentak 2019”, “Demokratisasi di Pedesaan”, Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19”, Peran DPRD dalam Pengambilan Kebijakan di Daerah”. Juga tulisan dalam jurnal ilmiah diataranya berjudul “Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Pemekaran”, “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI”, Optimalisasi Peran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas”, Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi di Indonesia”.

Email: a.budiman69@gmail.com 

Aryojati Ardipandanto, Sekretariat Jenderal DPR RI

Aryojati Ardipandanto, menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung pada tahun 2003. Penelitian-penelitan yang dilakukannya terkait dengan masalah-masalah pemerintahan, politik, dan industri pertahanan. Ia pernah menjadi Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, yang sudah disahkan menjadi UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Selain itu, penulis adalah anggota tim Pidato Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2011 hingga sekarang. Ia terlibat pula sebagai anggota Tim Buku Kinerja Tahunan DPR RI. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: “Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktik Good Governance”; “Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis”, dan “Perspektif politik Kelembagaan dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)”; “Perspektif Demokrasi pada Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19”; Perspektif Kebijakan Politik pada Keamanan dan Jaminan Hak Pemda dalam Telekomunikasi”; “Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Kekuasaan Demokratis”; “Menciptakan Birokrasi yang Imparsial”; “Profesionalisme KPU dalam Pemilu 2019; Hal-hal yang Perlu Diperbaiki”; “Persandian di Pemerintah Daerah: Perspektif Kinerja Politik Kekuasaan Demokratis”; “Tantangan dan Prospek Pilkada Serentak”; “Dampak Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme”; “Kekuatan dan Kelemahan Politik Jokowi dalam Menghadapi Pilpres 2019”; dan “Sinergitas Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pembuatan Perda”.

Email: aryojati.ardipandanto@gmail.com 

Aulia Fitri, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Aulia Fitri, lahir di Bandung, 19 Mei 1988. Menyelesaikan Pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2010 dan Pendidikan S2 Manajemen Pertahanan di Universitas Pertahanan pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai peneliti pertama bidang Politik Dalam Negeri untuk kepakaran Studi Pertahanan di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Kajian-kajian yang telah dilakukan penulis adalah mengenai Industri Pertahanan, Reformasi Sektor Keamanan, Terorisme dan Kerja sama Pertahanan. Karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan di antaranya “Kebijakan Siber Nasional di Era Globalisasi Informasi”, Tugas Perbantuan TNI dalam Penanggulangan Terorisme”, “Rencana Penempatan Militer Aktif dalam Jabatan Sipil dan Reformasi TNI”, “Keberlangsungan Program Pesawat Tempur KFX/IFX dalam Industri Pertahanan di Indonesia”, “Komando Operasi Khusus TNI dan Penanganan Teorisme di Indonesia”. 

Email: auliarosadi@gmail.com 

Siti Chaerani Dewanti, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Siti Chaerani Dewanti, lahir di Jakarta 29 April 1987. Menyelesaikan pendidikan S-1 Arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan S-2 Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai peneliti pertama Bidang Politik Dalam Negeri untuk kepakaran Komunikasi Media. Kajian-kajian tentang media komunikasi dan media sosial menjadi fokus ilmiahnya. Beberapa tulisan yang telah dimuat dalam buku bunga ramppai di antaranya “Penggunaan Website Desa sebagai Media Informasi Desa”, dan “Tata Kelola Website Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa.” 

Email: Channing.chaerani@yahoo.com 

References

Buku:

Andrew, Dorman, 2002, Smith Mike, and Uttley Matthew, The Changing Face of Military Power, Palgarave.

Beddy, Maksudi Iriawan. 2016. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik. Jakarta: Rajawali Pers.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

Effendy, Onong Uchana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik, Bandung: Penerbit Rosdakaya, 1992.

Hadisancoko, Rizerius Eko. 2019. Pembangunan Postur Pertahanan Militer yang Diarahkan Pada Pembangunan Minimum Essential Force (MEF) TNI Menuju Terwujudnya Postur Ideal TNI. Majalah Wira Kementerian Pertahanan RI.

Hartanto. Agus. 2013. Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Jakarta: LIPI Press.

Hayward, Keith. 2002. The Globalization of Defence Industries, Survival, Vol.42. No.2.

Haviland, William A, Antropologi III Edisi 4, alihbahasa: RG Soekardijo, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1988.

Heryanto, Gun Gun dan Rumaru, Shulhan, Komunikasi Politik Sebuah Pengantar, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.

Irianto, Yoyon Bahtiar. 2012. Kebijakan Pembaruan Pendidikan; Konsep, Teori, dan Model. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Kementerian Pertahanan RI, 2011, Penyelarasan Minimum Essential Force (MEF) sebagai Komponen Utama, Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

----------------------, 2015, Buku Putih Pertahanan Indonesia.Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

Franklin D. Kramer, et al., 2009,Cyberpower and National Security, (Washington DC: National Defense University).

McQuail, Denis, Mass Communication Theory, 4th edition, London: Sage Publication.

Muhammad, Arni, 2008. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Persons. Wayne. 2011. Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistiyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media Press.

Ruslan, Rosady, 1998. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

--------------------, 2005. Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sihabudin, Ahmad, Komunikasi Antar Budaya Suatu Perspektif Multidimensi, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2011.

Suharto, Edi. 2010. Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik. Bandung:Alfabeta.

Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

Stojkovic, Dejan.S. 2013. Capability Based Defence Development Planning: Optimal Option Selection for Capability Development. University of Belgrade.

Tilaar, H.A.R. dan Hant Nugroho. 2009. Kebijakan Pendidikan; pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

West, Richard, 2008. Pengantar Teori Komunikasi: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Humanika.

Laman:

Badan Siber dan Sandi Negara. “Press Release Strategi Keamanan Siber dan Pertumbuhan Ekonomi Digital”, https://cloud.bssn.go.id/s/mE6dQsEZBW6Ycre#pdfviewer diakses 23 Juli 2021.

Beberapa Industri Pertahanan akan Disatukan dalam Holding”: https://republika.co.id/berita/qfo4e1484/beberapa-industri-pertahanan-akan-disatukan-dalam-holding, diakses 28 November 2020.

BIN: Australia menyadap Indonesia sejak 2007.” https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia diakses tanggal 25 Mei 2020.

Digital 2021: Global Overview Report. (https://wearesocial.com/digital-2021, diakses 23 Juli 2021).

“HUT Penerangan TNI AD Digelar Sederhana, Kapendam III/Siliwangi : Prihatin Banyak Bencana Alam”, https://jabar.tribunnews.com/2020/01/13/hut-penerangan-tni-ad-digelar-sederhana-kapendam-iiisiliwangi-prihatin-banyak-bencana-alam, diakses tanggal 18-10-2020.

“HUT Penerangan, Pendam V/Brawijaya Perkuat dan Tingkatkan Tugas Pokok TNI AD, http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/hut-penerangan-pendam-v-brawijaya-perkuat-dan-tingkatkan-tugas-pokok-tni-ad”, diakses tanggal 18-10-2020.

“Indonesia Pertama Kali Bongkar Kasus “Cyber-Terrorism”” https://www.antaranews.com/berita/42142/indonesia-pertama-kali-bongkar-kasus-cyber-terrorism diakses tanggal 25 Mei 2020.

“Industri Pertahanan Sejarah Perkembangan dan Tantangan”: https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/industri-pertahanan-sejarah-perkembangan-dan-tantangan, diakses 28 November 2020.

“Kapendam III/Siliwangi Kini Resmi Dijabat Letkol Inf FX Sri Wellyanto Kasih, https://jabar.tribunnews.com/2019/02/03/kapendam-iiisiliwangi-kini-resmi-dijabat-letkol-inf-fx-sri-wellyanto-kasih”, diakses tanggal 18-10-2020.

“Kapendam Buka Penataran Jurnalistik Satuan Jajaran Kodam III/Siliwangi, http://www.indofakta.com/news_16278.html”, diakses tanggal 18-10-2020.

“Menhan Sampaikan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021, Diantaranya Melanjutkan Penanganan Covid-19”, https://www.kemhan.go.id/2021/01/13/menhan-sampaikan-kebijakan-pertahanan-negara-tahun-2021-diantaranya-melanjutkan-penanganan-covid-19.html, diakses 1 Juni 2021.

“Pemerintah Hapus Proyek Pesawat R80 dan N234 diganti Drone “: https://www.antaranews.com/berita/1524216/pemerintah-hapus-proyek-pesawat-r80-dan-n245-diganti-drone-di-psn, diakses 24 November 2020.

“Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Ancaman Nasional (Covid-19)”, https://nasional.kompas.com/read/2020/05/09/21063651/pertahanan-keamanan-negara-menghadapi-ancaman-nasional-covid-19?page=all, diakses tanggal 1 Juni 2021.

“Public Relations: New Normal, New Style”, https://iprahumas.id/detailpost/public-relations-new-normal-new-style, Diakses 2 Juni 2021.

Purwanto, Antonius. “Industri Pertahanan: Sejarah, Perkembangan, dan Tantangan”, pada https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/industri-pertahanan-sejarah-perkembangan-dan-tantangan, diakses pada 15 Juli 2020.

“Progres MEF Baru 62,31%, Ahli Pertahanan Ungkap Tiga Tantangannya” : https://news.detik.com/berita/d-5618991/progres-mef-baru-6231, diakses 13 Juli 2021.

Rakernis Bidang Materiil Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2020 19 Februari 2020. https://www.kemhan.go.id/kuathan/2020/02/19/rakernis-bidang-materiil-ditjen-kuathan-kemhan-ta-2020-19-februari-2020.html. Diakses 2 April 2020.

“Survei: TNI Lembaga Negara dengan Tingkat Kepercayaan Publik Tinggi”. https://akurat.co/news/id-1019156-read-survei-tni-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaan-publik-tinggi, diakses 2 April 2020.

“Tentang New Normal di Indonesia: Arti, Fakta dan Kesiapan Daerah”, https://news.detik.com/berita/d-5034719/tentang-new-normal-di-indonesia-arti-fakta-dan-kesiapan-daerah, diakses 1 Juni 2021.

“TNI Siap Disiplinkan Masyarakat dalam Pemberlakuan New Normal”, https://nasional.kompas.com/read/2020/06/14/15094271/tni-siap-disiplinkan-masyarakat-dalam-pemberlakuan-new-normal, diakses 1 Juni 2021.

“TNI Kembangkan Konsep Operasi Network Centric Warfare”. https://www.indozone.id/news/EnsapQ/tni-kembangkan-konsep-operasi-network-centric-warfare/read-all, diakses 2 April 2020.

“Wabah Corona Ancam Pertahanan Nasional”, https://www.beritasatu.com/nasional/611939/wabah-corona-ancam-pertahanan-nasional, diakses 1 Juni 2021.

Dokumen

Catatan FGD dengan Danie, Subhan dan Widyastuti dari Pusat Penelitian Internet of Things Teknologi Pertahanan, ITS Surabaya, 11-9-2020.

Iqbal, Mohamad. 2020. Webinar Media Digital Keamanan dan Pertahanan Siber. 10.13140/RG.2.2.22882.35529.

Jawaban tertulis dari Tunggul Suropati, Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI , 6-8-2020.

Jawaban tertulis PT LEN, 8-9-2020.

Jawaban tertulis dari PT PAL, 7-9-2020.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber.

Wawancara Penelitian

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, 27 Juli 2020

Pusat Penerangan TNI, 27 Juli 2020

PT. Dahana, 4 Agustus 2020

RRI Bandung, 4 Agustus 2020

PT. Dirgantara Indonesia, 5 Agustus 2020

PT. Pindad, 7 Agustus 2020

RRI Surabaya, 9 September 2020

PT. Sari Bahari, 9 September 2020

Pusat Penelitian Internet of Thing (IoT) dan Teknologi Pertahanan (TP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IoTTP ITS), 11 September 2020.

pertahanan

Downloads

PDF
Google Books

Published

June 13, 2021

Categories

Copyright (c) 2021 Publica Indonesia Utama

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Details about the available publication format: PDF

PDF

Co-publisher's ISBN-13 (24)

9786239832520

Physical Dimensions

Details about the available publication format: Google Books

Google Books

Co-publisher's ISBN-13 (24)

9786239832520

How to cite