Negara Hukum, Penegakan Hukum, dan Hak Asasi Manusia Korupsi, Gerakan Anti Korupsi dan Clean Governance Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia
Keywords:
Negara Hukum, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, Anti Korupsi, Clean GovernanceSynopsis
Buku ini membahas prinsip negara hukum, penegakan hukum yang berkeadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya pemberantasan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Buku ini juga menguraikan pentingnya Wawasan Nusantara dalam memperkuat persatuan, integrasi, dan ketahanan nasional di tengah dinamika global. Dengan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, buku ini menjadi referensi untuk meningkatkan pemahaman kewarganegaraan serta membangun kesadaran akan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
References
Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
Donnelly, J. (2003). Universal human rights in theory and practice (2nd
ed.). Ithaca, NY: Cornell University Press.
Dicey, A. V. (1985). Introduction to the study of the law of the
constitution. Indianapolis, IN: Liberty Fund.
Friedman, L. M. (2017). Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial
(Terjemahan). Bandung: Nusa Media.
Gunakaya, A. W. (2019). Hukum hak asasi manusia. Yogyakarta: Andi.
Isra, S. (2014). Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi
parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik
Indonesia. (2024). Buku ajar mata kuliah wajib pada kurikulum
pendidikan tinggi: Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia. (2018). Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi.
Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Pendidikan antikorupsi untuk
perguruan tinggi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2015). Modul
pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil: Akuntabilitas. Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara.
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (1995). Wawasan
Nusantara. Jakarta: Lemhannas RI.
Mahfud MD, M. (2017). Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu.
Jakarta: Rajawali Pers.
Poeloengan, A. H. (2019). Revitalisasi paradigma Wawasan Nusantara
sebagai upaya menghilangkan konsepsi benar-salah dalam pemilu. Jurnal
Kajian Lemhannas RI, (39), 43–51.
Purwoko, A. A. (2020). The material of Wawasan Nusantara as
Indonesian geopolitic note and the implementation in Islamic State
University. At-Turats: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam, 14(1), 80–95.
Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia.
Yogyakarta: Genta Publishing.
Rahmadi, H. B. (2018). Relevansi dan aplikasi doktrin Wawasan
Nusantara dalam analisis ancaman kontemporer. Jurnal Kajian
Lemhannas RI, (33), 51–64.
Saldi Isra. (2014). Lembaga negara dan hak konstitusional warga
negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu
tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
Suradinata, E. (2001). Geopolitik dan geostrategi dalam mewujudkan
integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Ketahanan
Nasional, 6(2), 79–97.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Published
Categories
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.





