Negara Hukum, Penegakan Hukum, dan Hak Asasi Manusia Korupsi, Gerakan Anti Korupsi dan Clean Governance Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

Authors

Dr. Khalilah, M.Pd., CWC. CPLA. CAPD.

Keywords:

Negara Hukum, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, Anti Korupsi, Clean Governance

Synopsis

Buku ini membahas prinsip negara hukum, penegakan hukum yang berkeadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya pemberantasan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Buku ini juga menguraikan pentingnya Wawasan Nusantara dalam memperkuat persatuan, integrasi, dan ketahanan nasional di tengah dinamika global. Dengan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, buku ini menjadi referensi untuk meningkatkan pemahaman kewarganegaraan serta membangun kesadaran akan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

References

Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia.

Jakarta: Sinar Grafika.

Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

Donnelly, J. (2003). Universal human rights in theory and practice (2nd

ed.). Ithaca, NY: Cornell University Press.

Dicey, A. V. (1985). Introduction to the study of the law of the

constitution. Indianapolis, IN: Liberty Fund.

Friedman, L. M. (2017). Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial

(Terjemahan). Bandung: Nusa Media.

Gunakaya, A. W. (2019). Hukum hak asasi manusia. Yogyakarta: Andi.

Isra, S. (2014). Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi

parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik

Indonesia. (2024). Buku ajar mata kuliah wajib pada kurikulum

pendidikan tinggi: Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia. (2018). Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi.

Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Pendidikan antikorupsi untuk

perguruan tinggi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2015). Modul

pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil: Akuntabilitas. Jakarta:

Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (1995). Wawasan

Nusantara. Jakarta: Lemhannas RI.

Mahfud MD, M. (2017). Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu.

Jakarta: Rajawali Pers.

Poeloengan, A. H. (2019). Revitalisasi paradigma Wawasan Nusantara

sebagai upaya menghilangkan konsepsi benar-salah dalam pemilu. Jurnal

Kajian Lemhannas RI, (39), 43–51.

Purwoko, A. A. (2020). The material of Wawasan Nusantara as

Indonesian geopolitic note and the implementation in Islamic State

University. At-Turats: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam, 14(1), 80–95.

Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia.

Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahmadi, H. B. (2018). Relevansi dan aplikasi doktrin Wawasan

Nusantara dalam analisis ancaman kontemporer. Jurnal Kajian

Lemhannas RI, (33), 51–64.

Saldi Isra. (2014). Lembaga negara dan hak konstitusional warga

negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu

tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Suradinata, E. (2001). Geopolitik dan geostrategi dalam mewujudkan

integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Ketahanan

Nasional, 6(2), 79–97.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Published

October 9, 2026

Details about this monograph

Physical Dimensions