Etika Analis Kebijakan

Riyadi  Santoso

doi:10.55216/publica.65

Etika Analis Kebijakan: Bekal Suatu Profesi

Authors

Riyadi Santoso

DOI: https://doi.org/10.55216/publica.65

Keywords:

etika, analis kebijakan, profesi, praktisi, birokrat

Synopsis

ETIKA menjadi kata kunci keberhasilan sekaligus kegagalan suatu profesi. Profesi apapun harus mempunyai etika. Sebagai norma dasar yang wajib ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, agar suatu profesi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan terhormat dan bermartabat, kredibel dan akuntabel, maka profesi itu harus beretika. Demikian halnya dengan profesi “ANALIS KEBIJAKAN”, sebagai suatu profesi yang dewasa ini terus berkembang sangat pesat. Di Indonesia profesi ini harus diakui menjadi semakin popular dan terkenal, dengan tampilnya para analis kebijakan publik (public policy analyst), yang sering tampil diberbagai forum diskusi, seminar, lolakarya, talk-show, dan berbagai forum baik di tingkat local, nasional hingga internasional. Para analis kebijakan publik juga memenuhi komentar dan ulasannya di berbagai media massa baik cetak (koran, majalah, terbitan) ataupun elektronik (radio, televisi), serta sosial media digital, (website, youtube, Instagram, dsbnya). Mewarnai berbagai pemberitaan media cetak, stasiun televisi, stasiun radio, dan media digital lainnya, dengan menyebutkan diri sebagai ahli kebijakan publik ataupun sebagai “Pengamat Kebijakan Publik”.

References

BUKU :

Bennis, Warren & Michael Mische, (1996), Organisasi Abad 21 : Reinventing Melalui Reengineering, Penerbit PT.Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta.

Bremmer, Ian, (2010), Akhir Pasar Bebas : Siapa Pemenang Dalam Perang antara Negara dan Swasta?, Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dunn, William N., (2000), Edisi Indonesia, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Penerbit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Dwiyanto, Agus, Dkk., (2002), Reformasi Birokrasi Publik, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universotas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dwiyanto, Agus, (2015), Administrasi Publik : Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur SipilNegara, Penerbit : Kerjasama LAN-RI dengan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Effendi, Sofian, (2010), Reformasi Tata Kepemerintahan, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Erwan Agus Purwanto, Dkk. (2015), Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta.

Etzioni, Amitai,(1987), Organisasi-Organisasi Modern, Penerbit LP3ES, Jakarta.

Fischer, Frank, Gerald J.Miller, dan Mara S. Sidney, (2015), Edisi Indonesia, Handbook Analis Kebijakan Publik : Teori, Politik, dan Metode, Penerbit Nusamedia, Bandung.

Frederickson, HG., (1984), Administrasi Negara Baru, terjemahan, Penerbit : LP3ES, Jakarta.

Hayat, (2018), Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, Formulasi, Penerbit : Intrans Publishing, Malang.

Haeli, (2018), Etika Publik, Diklat Dasar CPNS Golongan III Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Halim, Rizal E., (2016), Marketing dan Public Policy, Penerbit : PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hardiman, F.Budi, Dkk., (2011), Empat Esai Etika Politik, Penerbit kerjasama : www. Srimulyani.net dan komunitas salihara, Jakarta.

Hidayat, Surahman, (2016), Etika Profetik Pejabat Publik, Penerbit Robbani Press, Jakarta.

Jones, Charles O, (1994) Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Keban, Yeremias T., (2014), Enam Demensi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Kerlinger, Freed N, (2014), Asas-Asas Penelitian Behavioral, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Kumorotomo, Wahyudi, (2011), Etika Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kusumawati, Mustika Prabaningrum, (2019), Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik, Jurnal Yuridis Volume 6 No.1 Juni 2019, Fakultas Hukum Iniversitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Lampert, Heinz, (1994), Ekonomi Pasar Sosial : Tatanan Ekonomi dan social Republik Federasi Jerman, Penerbit Puspa Swara dan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.

Machiavelli, Niccoclo, (2015), Politik Kekuasaan, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Mendri, Ni Ketut dan Agus Sarwo Prayogi, (2020), Etika Profesi dan Hukum Keperawatan, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Moekijat, (1999), Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen Kepegawaian), Penerbit : Mandar Maju, Bandung.

Nugroho, Riant, (2014), Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Anaalisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan, Penerbit PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.

Nugroho, Riant, (2014), Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang, Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nugroho, Riant, (2014), Kebijakan Publik Di Negara Negara Berkembang, Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nurharyoko, Gogor Oko, Dkk. (Ed.), (2020), Inovasi Birokrasi: Membuat Kerja Birokrat Lebih Bermakna, Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta.

Parsons, Wayne, (2001), Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Penerbit Kencana PrenadaMedia Grup, Jakarta.

Setiyono, Budi, (2014), Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik, Penerbit : Center of Academic Publishing Service (CAPS), Jakarta.

_______________, (2016), Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi, Penerbit Nuansa, Bandung.

Subarsono, AG., (2005), Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktek, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sulistiyani, Ambar Teguh, (2004), Memahami Good Governance : Dalam Perspektif Sumberdaya Manusia, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Suseno, Franz Magnis, (2018), Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sugiyono, (2017), Metode Penelitian Kebijakan, Penerbit Alfabeta, Bandung.

___________, (2014), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sinaga, V. Harlen, 2011), Dasar-Dasar Profesi Advokat, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Tashakkori, Abbas, dan Charles Teddlie, (2010), Mixed Methodology, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Thoha, Mifftah., (2014), Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Penerbit Kencana PrenadaMedia Grup, Jakarta.

___________, (1990), Perilaku Administrasi Negara, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, dan Mustopadidjaya, AR., (1988), Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Penerbit LP3ES, Jakarta.

Topatimasang, Roem; Mansoer Fakih, Totot Rahardjo, (2016), Mengubah Kebijakan Publik : Panduan Pelatihan Advokasi, Penerbit : INSISTPress, Yogyakarta.

Tiranda, Yulius, (2019), How To Be A Policy Analyst, Penerbit : PT. Mediaguru Digital Indonesia, Jakarta.

Widodo, Joko, (2001), Good Governance : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Penerbit : Insan Cdendekia, Surabaya.

Waldo, Dwight, (1996), Pengantar Studi Public Administration, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi, (2016), Kebijakan Publik Era Globalisasi, Penerbit Center of Academic Publishing Service (CAPS), Yogyakarta.

Peraturan Perundangan dan Lainnya :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya.

Keputusan Bersama Kepala BKN dan Kepala LAN RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PermenPAN dan RB Nomor 45 tahun 2013.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2018 tentang Stanndar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kebijakan Publik.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Etos Kerja Profesional, (2012), Materi Pelatihan DLS, PT.Daya Insani Sejahtera, Jakarta.

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), (2017), Era Disrupsi : Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia, dokumen resmi AIPI, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, LAN RI, Jakarta, 2021.

Dokumen Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kebijakan Publik, Lampiran Kepmenaker RI Nomor 106 Tahun 2018.