Governansi Digital ( E-Government)

Dr. I Gede Agus Wibawa, A.P., M.Si. (Gus Beng); I  Gede Agus Wibawa, S.T., M.T. (Gus Wib)

doi:10.55216/publica.569

Governansi Digital ( E-Government): Konsep, Strategi, dan Praktik Terbaik

Authors

Dr. I Gede Agus Wibawa, A.P., M.Si. (Gus Beng)

I Gede Agus Wibawa, S.T., M.T. (Gus Wib)

DOI: https://doi.org/10.55216/publica.569

Keywords:

Governansi Digital, E-Goverment, SPBE, Kebijakan Publik Digital, Transformasi Digital

Synopsis

Buku Governansi Digital (E-Government): Konsep, Strategi, dan Praktik Terbaik karya I Gede Agus Wibawa membahas secara komprehensif transformasi tata kelola pemerintahan di era digital melalui penerapan e-government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Buku ini menguraikan pergeseran paradigma dari administrasi publik konvensional menuju governansi digital yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pembahasan dimulai dari landasan konseptual mengenai definisi, ruang lingkup, dan evolusi e-government, dilanjutkan dengan tahapan perkembangan dari informasi, interaksi, transaksi, hingga transformasi digital yang terintegrasi.

Selanjutnya, buku ini mengkaji pilar-pilar utama governansi digital, yaitu Government-to-Citizen (G2C), Government-to-Business (G2B), Government-to-Government (G2G), dan Government-to-Employee (G2E), serta relevansinya dalam mewujudkan prinsip good governance. Aspek kebijakan publik digital dan kerangka regulasi di Indonesia, termasuk implementasi SPBE, kebijakan Satu Data Indonesia, dan perlindungan data pribadi, turut dianalisis secara mendalam. Selain itu, buku ini menyoroti tantangan implementasi e-government, seperti hambatan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, budaya organisasi birokrasi, kesenjangan infrastruktur, dan isu keamanan siber.

Dengan pendekatan teoritis dan praktis yang dilengkapi studi kasus global dan nasional, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga panduan strategis bagi pembuat kebijakan dan praktisi pemerintahan. Pada akhirnya, buku ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital sektor publik tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi, melainkan oleh sinergi antara kebijakan, manusia, proses, dan kepemimpinan yang visioner.

References

ADKAR Model, 186, 195, 201 Administrasi Publik Konvensional, 10, 26 Agile, metodologi, 91, 103, 105 Akuntabilitas, 11, 32, 45, 61, 238, 241 Aksesibilitas Digital, 74, 131-133, 141, 241 Akses terhadap Keadilan, 257 Amsterdam Smart City (ASC), 258, 269 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis - CBA), 242-243, 245, 250 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis), 147, 161 Ancaman Keamanan, 166-167 Arsitektur Bisnis, 89, 104 Arsitektur Data, 89, 104 Arsitektur SPBE, 88-90, 104 Arsitektur, kerangka kerja, 87, 104. Lihat juga TOGAF Artificial Intelligence (AI)

- dalam pelayanan publik, 208, 221

- etika dan tantangan, 263-264, 270

- proyeksi masa depan, 262-263, 270 Aset TIK, manajemen, 55, 68

B Barcelona, kedaulatan data, 258 Big Data

- 5V (Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value), 110-111, 124

- analisis dan pemanfaatan, 112-114

- etika dan tantangan, 111, 124

- sumber dan jenis, 111 Bias Algoritmik, 120, 263, 270 Budaya Digital, 148-150, 161 Budaya Organisasi, 20, 188-189, 201

C Change Agent (Agen Perubahan), 185, 201 Chatbot, 129, 262 Chief Data Officer (CDO), 114, 124 CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability), 166, 180 Citizen Reporting (Pelaporan Warga), 214, 232. Lihat juga LAPOR! Cloud Computing (Komputasi Awan), 72, 83, 241 COBIT, 52, 67 Co-creation (Penciptaan Bersama), 216-217, 232 Command Center (Pusat Kendali), 207, 221 Co-production (Produksi Bersama), 216-217, 232 Cost-Benefit Analysis, lihat Analisis Biaya-Manfaat Crowdsourcing, 214, 232, 260 CSIRT (Computer Security Incident Response Team), 168, 180

D Data Steward (Wali Data), 36, 114 DECODE, platform, 258 Demokrasi Digital, 212-213, 232 Desain Berpusat pada Pengguna (User-Centric Design), 91, 128, 141 DevOps, 91, 104 Digital by Default, 33, 143 Digital Divide, lihat Kesenjangan Digital Digital Twin (Kembaran Digital), 263-264, 270 Disaster Recovery Plan (DRP), 76, 84 Domain Arsitektur SPBE, 88-90 Domain Manajemen SPBE, 55-57 Domain Tata Kelola SPBE, 53-55

E E-Budgeting, 39, 220, 233 E-Consultation, 215, 233 E-Education, 39, 255-256, 268 Efisiensi, 11, 238, 241 Efektivitas, 238, 241 E-Government

- definisi dan ruang lingkup, 9-10, 26

- evolusi dan tahapan, 12-14, 26

- pilar dan dimensi, 15-17

- tujuan dan manfaat, 11 E-Health, 39, 254-255, 268 E-Justice, 256-257, 268 E-Kinerja, 191 E-Office, 193 E-Participation (Partisipasi Elektronik)

- definisi dan tujuan, 211, 232

- evaluasi, 219-221

- platform dan alat, 213-215

- tingkatan, 212, 232 E-Procurement, 39, 245, 250 E-SERVQUAL, 130, 141 E-Taxation, 246, 250 E-Voting, 215 Evaluasi E-Government

- dampak, 237, 241-242

- formatif, 237, 250

- jenis-jenis, 237-238

- metode, 242-244

- sumatif, 237, 250

G G2B (Government-to-Business), 15, 26 G2C (Government-to-Citizen), 15, 26 G2E (Government-to-Employee), 16, 26 G2G (Government-to-Government), 16, 26 Gartner, model kematangan, 14, 26 Good Governance, 17, 32, 45 GovTech, 262 Green IT, 76, 84

H Heeks, Richard, 12, 246, 251 Hybrid Cloud, 73

I Indeks Kinerja Utama (KPI), 209 Indeks SPBE, 58-59, 68, 244 Infrastruktur TIK

- komponen, 71-73, 83

- keamanan, 75-76