Rupa-Rupa Kebijakan Publik

Dr. I Gede Agus Wibawa, A P, M.Si

doi:10.55216/publica.530

Rupa-Rupa Kebijakan Publik

Authors

Dr. I Gede Agus Wibawa, A P, M.Si

DOI: https://doi.org/10.55216/publica.530

Keywords:

Kebijakan publik, Tata kelola pemerintahan, KKN, Oligarki, Politik dinasti

Synopsis

Buku Rupa-Rupa Kebijakan Publik menghadirkan kumpulan tulisan reflektif dan analitis mengenai berbagai fenomena kebijakan di Indonesia, mulai dari isu tata kelola pemerintahan, politik nasional, dinamika hukum, hingga persoalan sosial yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Penulis mengupas secara kritis berbagai kasus aktual seperti polemik pagar laut PIK 2, praktik otoritarianisme gaya baru, politik dinasti, kinerja birokrasi, maraknya produk oplosan, hingga problem kebijakan publik seperti program makan bergizi gratis, transportasi publik, keamanan Bali, dan fenomena libur sekolah yang berlebihan. Dalam setiap pembahasan, penulis menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penguatan civil society sebagai fondasi demokrasi yang sehat. Buku ini juga menguraikan konsep-konsep strategis seperti hulurisasi pencegahan KKN, revitalisasi reformasi, penguatan Tri Sakti dan Pancasila, serta perlunya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data. Dengan gaya penulisan yang tajam namun komunikatif, karya ini tidak hanya mengajak pembaca memahami realitas kebijakan secara lebih jernih, tetapi juga menawarkan gagasan alternatif untuk memperbaiki sistem politik, hukum, dan ekonomi Indonesia. Buku ini menjadi cermin sekaligus alarm bagi bangsa agar tidak abai terhadap praktik-praktik kekuasaan yang merusak, serta mengajak masyarakat untuk terus mengawal arah pembangunan nasional.

References

Anderson, B. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press.

Asshiddiqie, J. (2017). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Rajawali Press.

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Corruption and Law in Indonesia. Routledge.

Dwiyanto, A. (2018). Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Hadi, S. (2020). Ekonomi Kerakyatan di Era Globalisasi. UII Press.

Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms. MIT Press.

Hiariej, E.O.S. (2020). Prinsip-prinsip Hukum Pidana Indonesia. Cahaya Atma Pustaka.

Mahkamah Agung RI. (2022). Laporan Tahunan Peradilan Tipikor. MA RI.

Notonegoro. (1975). Pancasila: Dasar Falsafah Negara. BP KN.

Pranoto, Y. (2021). Korupsi dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. Kompas.

Rose-Ackerman, S. (2016). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.

Soekarno. (1963). Dibawah Bendera Revolusi. Panitia Penerbit DBR.

Suharno. (2019). Pendidikan Antikorupsi untuk Generasi Muda. LP3ES.

Suryono, A. (2020). Governance dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. LKiS.

UNODC. (2021). Asset Recovery and Corruption Cases in Southeast Asia. UNODC Report.

Validnews.id. (2024, Oktober 17). Mengulas Janji Ekonomi Jokowi dan Dampaknya Terhadap Rakyat.

Setneg.go.id. (2015, September 8). Presiden Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi.

Afandriadya.com. (2024, September 21). Jokowinomics dan Potret Ekonomi Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir (2014-2024).

CNBC Indonesia. (2024, Agustus 12). Salah Urus Kebijakan Ekonomi Jokowi.

Seknasfitra.org. (2024, Agustus 13). Pertumbuhan Ekonomi Mandek, Ketimpangan Melebar.Pinterpolitik.com. (2024). Geng Solo dan Politik Dinasti di Indonesia.