Hukum Investasi, Multimoda, dan Perdagangan Internasional di Era Pandemi Covid-19

Authors

Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Bina Nusantara University; Winner Jhonshon, Bina Nusantara University; Paramita Glorya Pasaribu, Bina Nusantara University; Muhammad Haykal, Bina Nusantara University; Audrey Adani, Bina Nusantara University; Kyle Pietra Inggil, Bina Nusantara University; Precia Jacey, Bina Nusantara University; Zahra Latifah, Bina Nusantara University

Keywords:

artificial transaction, perpajakan, hukum bisnis, cryptocurency, perdagangan internasional, regulasi

Synopsis

Artificial Transaction mengandung cacat yuridis dan tidak dapat dikenakan pajak (BUKAN Objek PPN) karena tidak terpenuhi syarat objektifnya sebagai transaksi yang terutang PPN yakni tidak adanya penyerahaan barang (tidak terjadi serah-terima atau pengalihan barang secara riil dalam rekayasa transaksi jual beli barang dimaksud). Syarat dalam mengenakan PPN, adalah Harus dengan memenuhi syarat subjektif dan obyektifnya yang ditetapkan secara kumulatif dalam UU PPN dan PPnBM. Tidak terpenuhinya salah satu dari syarat kumulatif tatbestand dalam pengenaan pajak tersebut, menyebabkan transaksi yang dllakukannya tidak terutang PPN Penelitian ini berjudul “Artificial Transaction dalam Perpajakan Menurut Perspektif Hukum Bisnis”, dengan menggunakan metode normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KUHPerdata, syarat objektif salah satunya adalah harus adanya objek yang jelas. Jika itu tidak terpenuhi maka batal demi hukum atau null and void, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

References

Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, (Jakarta: PT Sofmedia, 2011), lm 64

Fauzan Zaki, Budiman Ginting, T Keizerina, & Chairul Bariah, Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Berdasarkan Hukum Pajak Di Indonesia, USU Law Journal, Vol.7. No.6, Desember 2019, hlm 8

Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm 7

Miranda Chairunnisa, Alvi Syahrin, Tan Kamello, & Mahmul Siregar, Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013), hlm 32

Moch. Isnaeni, Pengantar hukum jaminan kebendaan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hlm 3

Rita Diah Widawati, Tanggung Jawab Perusahaan induk Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan anak, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 69

Rochmat Soemitro, Perpajakan Teori, Kasus, dan Solusi, (Yogyakarta: BPFE, 2004) hlm, 613

Sulistiowati, Aspek Hukum Dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm 25

Wirawan B. Ilyas, Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak, Jurnal Hukum NO. 4 VOL. 18 Oktober 2011, hlm 526

Yoserwan, Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 20, No 2 (2020), hlm 165

Buku

Reza Zaki, Hukum Perdagangan Internasional, Prenadamedia, Jakarta, 2021.

Jurnal

Gandal, N., Hamrick, J., Moore, T., & Oberman, T. Price Manipulation In The Bitcoin

Ecosystem. Journal Of Monetary Economics, Vol 95, 2018.

Limba, T., Stankevičius, A., & Andrulevičius, A. Cryptocurrency As Disruptive

Technology: Theoretical Insights. Entrepreneurship And Sustainability Issues,

Vol 6(4), 2019.

Nabilou, H. How To Regulate Bitcoin? Decentralized Regulation For A

Decentralized Cryptocurrency. International Journal Of Law And Information

Technology, Vol 27(3), 2019.

Sholihah, Rakhma Putri., Afriansyah, Arie. Regulation Of Crypto Currency In World

Trade Organization. Advances In Economics, Business And Management Research, Vol. 130.

Regulasi

PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi

Pembayaran.

PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik

Komoditi di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan

Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak

Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan

Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan

Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang

Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 Tahun 2018 tentang

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

(Crypto Asset).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Online

CNN, OJK Bakal Panggil 9 Perusahaan Bodong Penjual Bitcoin. Ekonomi,

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180302223228-78-280120/ojk-bakal-panggil-9-perusahaan-bodong-penjual-bitcoin (Online), diakses pada 21 Oktober 2021

Kompas, Ini 3 Alasan Kemendag Bikin Bursa Kripto,

https://money.kompas.com/read/2021/08/20/185640226/ini-3-alasan-kemendag-bikin-bursa-kripto (Online), diakses pada 21 Oktober 2021

IDX, Sri Mulyani Sebut Crypto Ancaman Bagi Stabilitas Keuangan, Ini Alasannya,

https://www.idxchannel.com/market-news/sri-mulyani-sebut-crypto-ancaman-bagi-stabilitas-keuangan-ini-alasannya (Online), diakses pada 21 Oktober 2021

Published

November 28, 2022

Categories

How to cite