In Series Hukum Acara Pidana, Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Aziz. 2011. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Format Kepolisian RI di Masa Depan (Perbandingan Dengan Beberapa Negara), Jakarta: BPHN.

Basah, Sjachran. 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Bandung: Alumni.

Chazawi, Adami. 2005. Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana. Malang : Banyumedia.

Chazawi, Adami. 2005. Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Malang : Bayumedia.

Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2006. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik)dan Hukum Penintesier, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hamzah, Andi. 1993. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Harahap, M. Yahya. 2003. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.

Hart, A.C’t dan Abdul Hakim G. 1986. Nusantara, Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Hiariej, Eddy O.S. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Husein, Harun M. 1991. Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Husein, Harun M. 2005. Surat Dakwaan. Tehnik Penyusunan, Fungsi Dan Permasalahannya, Jakarta: Rineka Cipta.

Ianusubroto, S. 1984. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Jakarta: Armico.

Jonkers, J.E.1987. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta: Bina Aksara.

Kristiana, Yudi. 2006. Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lamintang, PAF. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lubis, Fauziah. 2020. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Medan : CV Manhaji.

Marbun, Rocky. 2011. Kiat Jitu Menyelesaian Kasus Hukum, Jakarta: Visimedia.

Maroni. 2015. Pengantar Hukum Pidana Administrasi, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Marpaung, Leden. 1997. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. Mengenal Hukum. Suatu Pengantar, Yogyakarta: Atmajaya.

Moeljatno. 1993. Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. 2010. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ngani, Nico. 1984. Sinerama Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty.

Salam, Moch. Faisal. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Bandung: Mandar Maju.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. PH. 2011. Sutorius, Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soedirjo. 2003. Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, Jakarta: Akademika Presindo.

Soesilo, R. 1980. Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminai, Bogor: Politea.

Soetomo, A. 1989. Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen, Jakarta: Paradnya Paramita.

Sutarto, Suryono. 2003. Hukum Acara Pidana Jilid I, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Suyanto. 2018. Hukum Acara Pidana, Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. 2019. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019. Jakarta :Kejaksaan Agung.

Zulkarnain. 2016. Prakti Peradilan Pidana. Malang: Setara Press.

Artikel/Jurnal/Koran

Wulandari, Sri. Fungsi Laporan Dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan. Jurnal ilmiah Serat Acitya. UNTAG Semarang.

Latifah, Marfuatul. 2013. Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam RUU Tentang Hukum Acara Pidana. Jurnal DPR Negara Hukum, Vol. 4, No. 1.

Koran Tempo, 3 April 2009.

Safrina, Anne W.M., Herry Susilowati, dan Maria Ulfah. 2017. Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1.

Sanusi, Ahmad. 2016 Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara Di Luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, No. 2.

Ilyas, Adam. 2021. Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana, Pandecta : Volume 16. Number 1.

Nrdjanah, IGM dalam Yosy Budi Santoso dan Umar Ma’ruf. 2017. Kebijakan Pembuktian Dan Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12, No 2.

Kamus

Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Nasional.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan/Surat Edaran/Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-IV/2006 tanggal 20 Desember 2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum No. B-401/1993

Surat Edaran Jaksa Agung No. 004/1993

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009