Restorative Justice terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia

Authors

Reda Manthovani; Hasbullah Hasbullah; Adnan Hamid; Andi Wahyu Wibisana; Rocky Marbun; Cipta Indra Lestari Rachman; Sandi Yudha Prayoga; Raden Nanda Setiawan

Keywords:

restorative, justice, praktik penanganan, pidana, Indonesia

Synopsis

Buku ini sebagai eksaminasi yang telah dilakukan oleh para penulis dari Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Pancasila selama 3 (tiga) bulan. Selama menyusun buku, Tim memperoleh tantangan dalam mengumpulkan informasi serta mengolah informasi yang akurat ke dalam bentuk luaran yang direncanakan. Tantangan tersebut diperoleh dari besarnya dorongan untuk penyusunan berbagai usulan instrumen yang hendak mengatur Restorative Justice sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum pidana yang mengedepankan prinsip musyawarah untuk pemulihan .

Penyusunan buku tersebut dilakukan atas kebutuhan masyarakat dalam situasi proses peradilan perkara pidana, dimana berbagai aparat penegak hukum dalam menlaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengalami perubahan paradigma, dari retributive justice menuju restorative justice. Restorative Justice (Keadilan Restoratif) merupakan suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, serta tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.

References

M. Muntoha, “Demokrasi Dan Negara Hukum,” J. Huk. Ius Quia Iustum, vol. 16, no. 3, pp. 379–395, 2009, doi: 10.20885/iustum.vol16.iss3.art4.

P. Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

R. Saleh, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

G. Widiartana, “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana,” Justitia Pax, vol. 33, no. 1, pp. 1–23, 2017, doi: 10.24002/jep.v33i1.1418.

Mudzakkir, “Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP,” J. Ilmu Huk., vol. 14, no. 1, pp. 28–62, 2011.

R. Marbun, “Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remedium,” J. Mahkamah Konstitusi, vol. 11, no. 3, pp. 538–558, 2014.

W. D. Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

B. A. Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Muyassaroh and P. Handoyo, “Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran Atau Pencuri,” Paradigma, vol. 2, no. 3, pp. 1–6, 2014.

R. Marbun and R. Anggraeni, Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Overcriminalization Dalam Sistem Perundang-Undangan Pidana. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.

United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice programmes. Criminal Justice Handbook Series. New York: United Nations, 2006.

J. Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2002.

R. Marbun, “Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan,” J. Huk. dan Peradil., vol. 6, no. 2, pp. 189–212, 2017, doi: 10.25216/JHP.6.2.2017.189-212.

M. Budi, “Peneliti Temukan Lapas di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkotika,” News.Detik.com, 2022. https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika (accessed Mar. 24, 2023).

World Prison Brief, “World Prison Brief Data,” World Prison Brief, 2022. https://www.prisonstudies.org/country/indonesia (accessed Mar. 24, 2023).

P. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

M. Rahmawati et al., Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, vol. 10, no. 2. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2018. doi: 10.31602/al-adl.v10i2.1362.

A. Jamilah and A. W. Putra, “Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja,” ADLIYA J. Huk. dan Kemanus., vol. 14, no. 1, pp. 65–80, 2020, doi: 10.15575/adliya.v14i1.8496.

Z. Akhyar, H. Matnuh, and M. Najibuddin, “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” J. Pendidik. Kewarganegaraan, vol. 4, no. 7, pp. 545–557, 2014, [Online]. Available: https://media.neliti.com/media/publications/121095-ID-persepsi-masyarakat-terhadap-mantan-nara.pdf

R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

B. A. Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2009.

M. Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2006.

S. Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum. Bandung: Alumni, 1983.

D. S. Lev, Hukum dan Politik Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1990.

R. Marbun, Tindakan Hukum Penyelidik/ Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Objek Gugatan Tatat Uusaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, 2017.

M. Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Bandung: Refika Aditama, 2009.

F. M. Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

M. Kusnardi and H. Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 1988.

J. Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” in Forum Dialog Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011.

A. H. S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.

Malik, “Perppu Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Versus Putusan Final Mahkamah Konstitusi,” J. Konstitusi, vol. 10, no. 4, pp. 579–604, 2013.

M. M. Mahfud, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

M. M. Mahfud, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1993.

J. Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: KONPress, 2010.

Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.

B. A. Sidharta, “Sebuah catatan tentang Demokrasi dan Negara Hukum,” Bandung, 2009.

J. Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.

D. Haryono, “Identitas Dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis,” Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012. http://dodiharyono.staff.unri.ac.id/files/2012/06/IDENTITAS-DAN-ELASTISITAS.pdf (accessed Jun. 06, 2022).

H. P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta: Airlangga, 2010.

N. Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

M. Kusumaatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional Di Masa Kini dan Masa Akan Datang. Jakarta, 1995.

R. HR, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Azhary, Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsur. Jakarta: UI-Press, 1995.

K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

J. M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional. Praktik ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: KONPress, 2012.

A. A. Ujan, Filsafat Hukum. Membangun Hukum, Membela Keadilan. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

C. Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung: Nusa Media, 2010.

M. T. Azyhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Pada Masa Kini. Jakarta: Kencana, 2010.

P. Wahyono, Pembangunan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Ind-HILL.co, 1989.

S. Sutrisno, Filsafat dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

O. S. Soemadiningrat and A. F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali). Bandung: Refika Aditama, 2004.

Y. Arizona, “Negara hukum bernurani : Gagasan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum Indonesia,” Jakarta, 2010. [Online]. Available: https://epistema.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_04-2010.pdf

P. M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

B. A. Sidharta, Struktur Ilmu Hukum Indonesia. Bandung: Fak. Hukum Univ. Parahyangan, 2008.

R. Marbun, “Diskursus Perumusan Ideologi Sebagai Perbuatan Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015,” Padjadjaran J. Law, vol. 4, no. 3, pp. 532–550, 2017.

R. C. Arrsa, Deideologi Pancasila. Malang: UB Press, 2011.

Notonagoro, Pancasila Ilmiah Populer. Jakarta: CV. Pantjuran Tudjuh, 1971.

N. M. Bakry, Orientasi Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Liberty.

Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila. Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 1995.

S. Kartohadiprodjo, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Bandung/Jakarta, 2009.

B. A. Sidharta, “Filsafat Hukum Pancasila,” Universitas Islam Indonesia, 2012.

R. Marbun, Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Membangun Filsafat Pemidanaan Berbasis Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila. Malang: Setara Press, 2019.

T. Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

H. Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,” Washingt. Univ. J. Law Policy, vol. 2, no. 1, p. 24, 2000, [Online]. Available: https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol2/iss1/16

F. HALDEMANN, “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law*,” Ratio Juris, vol. 18, no. 2, pp. 162–178, 2005, doi: 10.1111/j.1467-9337.2005.00293.x.

G. Radbruch, “Five minutes of legal philosophy (1945),” Oxf. J. Leg. Stud., vol. 26, no. 1, pp. 13–15, 2006, doi: 10.1093/ojls/gqi042.

B. H. Bix, “Radbruch’s Formula and Conceptual Analysis,” Am. J. Jurisprud., vol. 56, no. 1, pp. 45–57, 2011, doi: 10.1093/ajj/56.1.45.

G. Radbruch, Tujuan Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

J. R. Maxeiner, “Legal Certainty and Legal Methods : A European Alternative to American Legal Indeterminacy ?,” Tul. J. Int’l Comp. L, vol. 15, pp. 541–605, 2007.

S. Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

R. Marbun, “Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum,” Kertha Wicaksana, vol. 15, no. 1, pp. 62–71, 2021, doi: https://doi.org/10.22225/kw.15.1.1735.62-71.

S. Mertokusumo and A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

S. Soekanto, Penegakan Hukum. Jakarta: Binacipta, 1983.

S. Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi. Bandung: Remadja Karya, 1988.

S. Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

A. G. Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

E. Utrecht and M. S. Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.

S. Marbun, Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, 2011.

M. M. Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi. Jakarta: LP3ES, 2006.

S. Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

O. Rosadi and A. Desmon, Studi Politik Hukum. Suatu Optik Ilmu Hukum. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

L. M. Friedmann, The Legal System: A Social Science Perspective, Khozim, M. Bandung: Nusa Media, 2011.

C. S. Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni, 1991.

H. Juwana, “Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia,” J. Huk., vol. 01, no. 1, pp. 24–39, 2005.

A. Wisnubroto and G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

S. Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia. Pemikiran dan Pandangan. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.

M. M. Mahfud, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

M. Kusumaatmadja and B. A. Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Buku I. Bandung: Alumni, 2006.

M. M. Martojo, Politik Hukum Dalam Sketsa. Semarang: UNDIP, 2000.

Yoserwan, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pidana Harta Kekayaan Dalam RUU KUHP Indonesia Sebagai Antisipasi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan,” J. Legis. Indones., vol. 17, no. 2, pp. 180–192, 2020, doi: https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.617.

I. M. W. Darma, “New Paradigm of Indonesian Criminal Law Policy to Formulate Sanctions for Cases of Customary Crimes Paradigma Baru Kebijakan Hukum Pidana dalam Formulasi Sanksi dalam Kasus Delik Adat A . Introduction Changes and reforms in Indonesian criminal law , espec,” Padjadjaran J. Law, vol. 8, no. 2, pp. 275–291, 2021, doi: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a6.

B. N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2017.

L. Rasjidi and I. T. Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2007.

O. Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah). Bandung: Refika Aditama, 2010.

D. Priyatno, “Pemindanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice),” Lemb. Advokasi Hak Anak, vol. III, no. VII, 2007.

R. Rizky, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir). Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.

H. Zehr and A. Gohar, the Little Book of Restorative Justice. Pennsylvania: Good Books, 2003.

D. W. Van Ness, “Restorative Justice Briefing Paper-2,” 2008.

United Nations, The Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century. 2000.

S. Utomo, “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice,” Mimb. Justitia Fak. Huk. Univ. Suryakancana, vol. Vol. V No., 2010.

Muladi and B. N. Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1992.

I. Sagel-Grande, “Restorative Justice in the Netherlands. Final National Report of The Netherlands,” Netherland, 2013.

S. T. Seta, “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” J. Legis. Indones., vol. 17, no. 2, p. 154, 2020, doi: 10.54629/jli.v17i2.530.

R. Marbun, “Mereposisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Suatu Keterlemparan (gowerfen-sein) dalam Mitos Modernitas,” J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal), vol. 8, no. 4, pp. 525–538, 2019, doi: 10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p07.

M. A. Danial, Muhadar, and Ratnawati, “Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Implementation Of Prosecutor Regulation Number 15 Year 2020 About Termination Of Prosecutions Based On Restorative Justice),” J. Pro Huk. J. Penelit. Bid. Huk. Univ. Gresik, vol. 11, no. 1, pp. 15–24, 2022, [Online]. Available: https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1699

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, “KEJAKSAAN LAKUKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP 7 PERKARA TINDAK PIDANA UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE,” Kejati Jatim, 2022. https://kejati-jatim.go.id/kejaksaan-lakukan-penghentian-penuntutan-terhadap-7-perkara-tindak-pidana-untuk-mendapatkan-keadilan-restorative-justice/ (accessed Jun. 06, 2023).

S. Rahardjo, Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan. Bandung: Alumni, 1980.

P. Scholten, Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 2011.

R. Marbun, D. S. B. Yuherawan, and M. Mulyadi, Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana. Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Buku I). Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021.

Published

June 22, 2023

How to cite