Kebijakan Satu Data Indonesia

Riris  Katharina; Evi Maya  Savira; Dewi Sendhikasari  Dharmaningtias; Anin Dhita Kiky  Amrynudin; Sidiq Budi  Sejati

doi:10.55216/publica.106

Kebijakan Satu Data Indonesia

Authors

Riris Katharina; Evi Maya Savira; Dewi Sendhikasari Dharmaningtias; Anin Dhita Kiky Amrynudin; Sidiq Budi Sejati

DOI: https://doi.org/10.55216/publica.106

Keywords:

kebijakan, satu data, pemerintahan, digital, indonesia

Synopsis

Buku yang diberi judul “Kebijakan Satu Data Indonesia” ini sebagian besar merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti DPR RI pada tahun 2021. Dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan terkait data Covid-19 pada awal pandemi, penelitian itu dilakukan. Penelitian dilakukan di Kota Bekasi dan Kota Tangerang.

Persoalan Satu Data di Indonesia sesungguhnya sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan masih terasa hingga sekarang. Perbedaan data penduduk yang disajikan oleh BPS misalnya dengan data pemilih yang ada di KPU atau bahkan data penduduk di Dirjen Dukcapil sering kali ditemukan. Para peneliti acap kali menemukan persoalan ini di lapangan. Oleh karena itu, tulisan dalam buku ini merupakan sebuah ikhtiar dari para peneliti untuk memberikan gambaran SDI di lapangan dan pada akhirnya dari hasil analisis mendalam disimpulkan persoalan dan tantangan dalam implementasi SDI.

References

“5 Langkah Percepatan Transformasi Digital”, https://indonesiabaik.id/infografis/5-langkah-percepatan-transformasi-digital, diakses 5 Oktober 2022.

Bappenas, S. S. (2022). Satu Data Indonesia.

Beshi, T.D., Kaur, R. Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. Public Organiz Rev 20, 337–350 (2020). https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6

"Data as an asset", https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/chief-dataofficer-government-playbook/data-as-an-asset.html?, Feb 25th, 2019, diakses 5 Oktober 2022.

"Menkominfo; Pusat Data Nasional Berbasis Cloud akan Beroperasi d 2024". (12 Juli 2022). https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/ menkominfo-pusat-data-nasional-berbasis-cloud-akan-beroperasi-di-2024/, diakses 5 Oktober 2022.

OECD. (2021). Government at a Glance - 2021 edition. In OECD data. OECD. https://doi.org/https://doi.org/10.1787/1c258f55-en.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden, 004185, 1–35. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019

Putra, Moch. Ade Rahman. (2018). PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI PEMERINTAHAN PARTISIPATIF (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik). Skripsi/Tesis. Universitas Airlangga. http://lib.unair.ac.id.

Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia. https://ogi.bappenas.go.id, diakses 27 Agustus 2022.

Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi Nomor 17 Tahun 2022 dan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2023 dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sri Mulyani Keluhkan 24 ribu Aplikasi Milik Pemerintah Bikin Boros Anggaran, “https://www.liputan6.com/bisnis/read/5011925/sri-mulyani-keluhkan-24-ribu-aplikasi-milik-pemerintah-bikin-boros-anggaran”, 12 Juli 2022, diakses 27 Juli 2022.

“The Worlds Most Valuable Resource is no longer oil but data”. (2017). https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuableresource-is-no-longer-oil-but-data, May 6th, 2017, diakses 5 Oktober 2022.

“Wujudkan Satu Data Indonesia Perlu Integrasi Regulasi”. (14 Januari 2021). https://www.kominfo.go.id/content/detail/32075/wujudkan-satu-data-indonesia-perlu-integrasi-regulasi/0/berita_satker, diakses 5 Oktober 2022.